 |
| Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Achmad Yani (foto:ist) |
A+ | Jakarta – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPRD DKI Jakarta menyuarakan penolakan terhadap rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan untuk mendistribusikan alat kontrasepsi kepada pelajar. Ketua Fraksi PKS Achmad Yani mengungkapkan kekhawatirannya bahwa kebijakan ini justru dapat memicu peningkatan perilaku seks bebas di kalangan remaja.
Pernyataan ini disampaikan Yani pada Kamis (8/8/2024) di Jakarta, di tengah perhatian publik yang meningkat terkait Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Kesehatan 17 Tahun 2023. Menurutnya, meskipun maksud dari kebijakan ini adalah untuk menanggulangi dampak buruk seks bebas, implementasinya perlu ditinjau ulang secara mendalam.
Kekhawatiran Berdasarkan Data
Yani menyebutkan data dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengenai perilaku seks bebas di kalangan remaja pada 2023. Data tersebut menunjukkan bahwa remaja usia 14-15 tahun terlibat dalam perilaku seks bebas sebesar 20 persen, usia 16-17 tahun sebesar 60 persen, dan usia 19-20 tahun sebesar 20 persen. Angka ini diambil dari total 44,25 juta jiwa remaja dalam rentang usia 10-19 tahun.
“Tanpa adanya distribusi alat kontrasepsi gratis saja, perilaku seks bebas di kalangan remaja sudah cukup mengkhawatirkan. Jika alat kontrasepsi dibagikan secara cuma-cuma, maka bisa saja angkanya meningkat,” ujar Yani dengan nada prihatin.
Fokus pada Edukasi, Bukan Distribusi Alat Kontrasepsi
Yani menegaskan bahwa upaya untuk menanggulangi perilaku seks bebas seharusnya tidak terfokus pada penyediaan alat kontrasepsi saja. Menurutnya, komunikasi, informasi, dan edukasi seks yang tepat jauh lebih efektif dalam menjaga moral dan kesehatan remaja. Hal ini, katanya, sejalan dengan Pasal 103 PP Nomor 28 Tahun 2024, yang menekankan pentingnya upaya kesehatan yang didukung oleh komunikasi dan edukasi.
“Kebijakan preventif yang diambil pemerintah seharusnya lebih berorientasi pada penguatan ketahanan keluarga, yang dapat menjadi benteng utama dalam pencegahan seks bebas di kalangan remaja. Nilai-nilai agama dan budaya ketimuran perlu dijaga dan diperkuat untuk membentuk generasi muda yang sehat baik secara fisik maupun moral,” tambah Yani.
Dukungan dari Sejumlah Pihak
Penolakan Fraksi PKS ini mendapat dukungan dari berbagai pihak yang juga khawatir bahwa distribusi alat kontrasepsi kepada pelajar bisa merusak nilai-nilai moral dan budaya bangsa. Mereka menyerukan pendekatan yang lebih holistik dalam menangani isu ini, yang tidak hanya berfokus pada alat-alat fisik tetapi juga pada aspek pendidikan dan pembentukan karakter remaja.
Polemik ini mencerminkan pertarungan antara upaya pemerintah untuk mencegah dampak negatif seks bebas dan keprihatinan masyarakat yang ingin menjaga nilai-nilai moral. Ke depannya, diperlukan dialog lebih lanjut antara pemerintah dan berbagai elemen masyarakat untuk menemukan solusi yang tepat dan berimbang dalam menangani masalah ini.
0 Komentar