A+ | Batanghari – Perjalanan dari Pekanbaru menuju Jambi di akhir tahun menjadi catatan penting bagi seorang pemoda -sebut saja- Mahmud, soal lemahnya pengawasan pengisian bahan bakar minyak (BBM) subsidi di SPBU wilayah Jambi. Peristiwa ini terjadi pada Senin (23/12/2024), saat dirinya berhenti di salah satu SPBU pada dini hari.
"Sekitar pukul 02.00 WIB, kendaraan saya butuh mengisi BBM. Di SPBU itu, saya melihat dua mobil Hiace open cup sedang sibuk mengisi Solar. Bukan hanya tidak antre, kedua mobil itu terlihat seperti memiliki akses khusus. Mereka terus mengisi BBM tanpa henti, sementara kendaraan lain harus sabar menunggu giliran," ungkap Mahmud melalui pesan WhatsApp kepada wartawan.
Kecurigaan Mahmud kian bertambah saat melihat kejanggalan pada tangki kendaraan tersebut yang tampaknya telah dimodifikasi untuk menampung lebih banyak BBM. “Praktik ini sangat meresahkan,” lanjutnya.
Ketika Mahmud berbincang dengan sejumlah sopir yang sedang mengantre, informasi yang didapat semakin memperkuat dugaan adanya penyalahgunaan Solar subsidi. “Ini sudah jadi rahasia umum. Solar subsidi yang harusnya untuk masyarakat malah disalurkan ke perusahaan besar yang butuh Solar dalam skala besar,” kata salah satu sopir yang tak mau disebutkan namanya.
Praktik tersebut jelas bertentangan dengan semangat pemerintah dalam memberantas penyimpangan yang merugikan negara. Solar subsidi seharusnya diperuntukkan bagi rakyat kecil, terutama kalangan sopir angkutan dan kendaraan pribadi, bukan untuk kepentingan komersial perusahaan besar.
Praktik seperti ini tidak hanya merugikan masyarakat yang berhak, tetapi juga mengakibatkan kerugian negara yang signifikan. Setiap liter Solar subsidi yang disalahgunakan berarti uang rakyat yang hilang tanpa manfaat yang jelas.
Menurut Mahmud, lemahnya pengawasan di tingkat SPBU menjadi salah satu penyebab utama. "Seolah-olah mereka bebas melakukan apa saja tanpa ada rasa takut terhadap hukum. Ini ironi di tengah komitmen Presiden Prabowo Subianto yang begitu tegas dalam memberantas segala bentuk penyimpangan," tambah Mahmud.
Mahmud menyerukan agar masyarakat, terutama di Jambi, bersama-sama memantau dan melaporkan setiap kejanggalan dalam distribusi Solar subsidi. “Hanya dengan pengawasan ketat dari masyarakat, praktik semacam ini bisa diminimalkan. Jangan diam. Kita harus berani melapor demi keadilan,” ujarnya.
Presiden Prabowo Subianto sendiri telah menegaskan komitmennya untuk memberantas segala bentuk penyalahgunaan yang merugikan negara. Mahmud mengajak semua elemen masyarakat untuk mengawal komitmen tersebut demi Indonesia yang lebih baik.
Pemerintah daerah dan aparat penegak hukum diharapkan segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi masalah ini. Pengawasan terhadap SPBU, terutama yang beroperasi di malam hari, harus diperketat. Selain itu, pengaturan distribusi Solar subsidi perlu diawasi lebih ketat agar tepat sasaran.
“Keberanian kita sebagai masyarakat adalah kunci perubahan. Mari kita dukung visi besar pemerintah dengan mengawal setiap kebijakan agar benar-benar sampai pada rakyat kecil yang membutuhkan,” tutup Mahmud.
Fenomena seperti ini menjadi pengingat bahwa transparansi dan pengawasan yang baik adalah kunci dalam menjaga keadilan sosial. Pemerintah, aparat, dan masyarakat harus bersinergi untuk memastikan setiap rupiah subsidi yang dialokasikan negara benar-benar dirasakan oleh mereka yang berhak.
(Rom)
0 Komentar